Foto: SS postingan tiktok
BOJONEGORO – Sejumlah aktivis masyarakat dari Forum Pemantau Infrastruktur Bojonegoro angkat bicara terkait kegaduhan pelaksanaan proyek jalan Rigid Beton melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Sedikit berbeda, kali ini para aktivis tersebut justru lebih menyoroti adanya dugaan kesenjangan dalam pemantauan proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Mereka menilai, bahwa perhatian publik belakangan lebih terkonsentrasi pada proyek jalan cor BKKD, sementara proyek jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) seakan luput dari pengawasan.
“Ada kecenderungan bahwa setiap permasalahan terkait kualitas atau pelaksanaan proyek jalan cor BKKD langsung muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan publik. Namun, kita jarang mendengar laporan mendalam tentang pelaksanaan proyek jalan Dinas PU, padahal skala dan nilai investasinya tidak kalah besar,” ujar salah satu aktivis, Selasa (20/1/2026).
Poin yang Dinyatakan Aktivis:
1. Kesesuaian Standar: Kedua jenis proyek sama-sama wajib memenuhi standar teknis terkait konstruksi jalan. Aktivis menanyakan apakah ada perbedaan dalam mekanisme pengawasan yang menyebabkan satu pihak lebih sering disoroti ketimbang yang lain.
2. Risiko yang Sama: Baik proyek BKKD maupun PU memiliki potensi risiko yang sama, seperti penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, pelanggaran standar keselamatan kerja, atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemantauan perlu dilakukan secara merata.
Saat ini, para aktivis berharap bahwa pihak pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pemantauan yang seimbang dan transparan untuk semua proyek infrastruktur jalan. Sehingga tidak terdapat kesan tebang pilih dalam pengawasan.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas PU Bina Marga Bojonegoro belum terkonfirmasi untuk memberikan tanggapan resminya. (TIM)
