Palangka Raya – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya mengikuti kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Sub Bagian Program dan Pelaporan , Senin (9/5/2022)
Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Lapas Palangka Raya, Chandran Lestyono, dan Staf Pengelola Keuangan, Fadlilah Muntaha.
Pada kesempatan ini, kegiatan diikuti oleh 49 (empat puluh sembilan) orang peserta yaitu 11 (sebelas) orang dari Kantor Wilayah dan 38 (tiga puluh delapan) orang dari Unit Pelaksana Teknis jajaran Pemasyarakatan maupun Keimigrasian se-Kalimantan Tengah.
Kepala Divisi Administrasi selaku ketua panitia penyelenggara, Nur Azizah Rahmanawati, dalam laporan panitia menyatakan bahwa, “latar belakang dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tepat guna dan tepat manfaat hal ni tentunya selaras dengan konsep efektivitas dan efisiensi di perencanaan penganggaran,” jelasnya.
Diharapkan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini dapat tercapai, yaitu untuk memastikan bahwa usulan sarana dan prasarana yang diajukan Kantor Wilayah maupun UPT untuk Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, mengikuti arah kebijakan yang ada, dapat meningkatkan layanan internal maupun eksternal, serta didukung dengan dokumen data dukung yang lengkap dan sesuai.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Ilham Djaya, mengapresiasi antusiasme seluruh jajarannya dalam persiapannya mengikuti kegiatan ini. “Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik SDM maupun sarana prasarana penunjang telah baik, hanya saja terkadang orang melihat secara global,” ungkapnya.
Chandran selaku Kepala Lapas Palangka Raya berharap melalui kegiatan ini dapat mematangkan persiapan sebelum penyusunan di pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi Tahun Anggaran 2023, khususnya pondasi bagi belanja modal (sarana dan prasarana) untuk Tahun 2023.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalteng tersebut karena sangat membantu persiapan kami para UPT dalam penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi Tahun Anggaran 2023, khususnya pondasi bagi belanja modal sarpras untuk Tahun 2023,” harap Chandran.
