BOJONEGORO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Wotan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, memantik tanda tanya serius. Menu yang dibagikan pada Senin, 23 Februari 2026, diduga jauh dari standar gizi nasional. Alih-alih klarifikasi, pihak penyedia justru memilih diam.
Berdasarkan menu yang di terima, paket MBG hanya berisi satu buah jeruk, kudapan kering dalam kemasan kecil, serta 4 biji makanan olahan (pentol). Tidak terlihat menu utama dengan komposisi karbohidrat, protein hewani, maupun sayuran segar sebagaimana prinsip gizi seimbang bagi anak usia sekolah dasar.
Sejumlah wali murid mengaku kecewa. Mereka mempertanyakan kesesuaian antara kualitas menu dan nilai anggaran yang disebut-sebut tidak kecil. “Kalau ini disebut makanan bergizi, standar yang dipakai standar apa?” ujar salah satu wali murid.
Menu tersebut dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberejo. Namun ketika dikonfirmasi, Kepala Dapur SPPG, Dimas Septiansyah, tidak memberikan penjelasan. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tak dijawab. Nomor pewarta justru diblokir.
Sikap ini menimbulkan kesan kuat bahwa pihak pengelola enggan membuka ruang transparansi. Padahal, program MBG dibiayai dari dana publik yang seharusnya dikelola secara akuntabel.
Diamnya kepala dapur bukan sekadar persoalan etika komunikasi. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan administratif atas mutu konsumsi anak-anak sekolah dasar.
Pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini harus ditindaklanjuti dengan audit menyeluruh. “Jangan sampai program bergizi hanya berganti nama menjadi program bagi-bagi makanan kering. Standar gizi harus berbasis hitungan nutrisi, bukan sekadar formalitas distribusi,” ujarnya.
Program MBG bukan proyek seremonial. Ia menyentuh kebutuhan dasar anak-anak. Jika menu yang diberikan tak memenuhi komposisi gizi seimbang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas pengelola, tetapi juga kesehatan generasi muda.
Sikap bungkam Kepala SPPG dan belum adanya klarifikasi dari pihak yang diduga terkait justru memperkuat kecurigaan publik. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Jika tidak mampu menjelaskan, maka wajar publik mempertanyakan: ada apa di balik menu kering MBG ini? (TIM)
