TUBAN, rublikanesia.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky serta Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tuban, Kamis (10/02/2022).
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tuban Riyadi, beserta Forkopimda, Staf Ahli Kementerian PAN-RB, Sekda Tuban, OPD Provinsi terkait , OPD Pemkab Tuban terkait, Camat se Kabupaten Tuban, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Bupati Lindra menyampaikan, MPP dibangun dengan anggaran dana sebesar Rp 45 miliar lebih, dalam kurun waktu 2020 hingga 2021. Ia menegaskan, MPP merupakan trobosan dan inovasi di bidang pelayanan publik yang lahir untuk penyederhanaan layanan yang berbelit-belit.
“Dengan MPP, alur birokrasi dapat dipotong dan dipercepat, karena sudah ada di dalam satu gedung,” ucap Mas Bupati.
Diharapkan, MPP dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya di bidang perizinan. Ini penting, sebab kemudahan perizinan akan membuka seluas-luasnya pasar UMKM Tuban ke kancah internasional. Di samping itu, dengan pelayanan yang terintegrasi dapat membantu dalam penyempurnaan data untuk memastikan program pembangunan hingga bantuan sosial dapat tepat sasaran. “Layanan yang sudah terintegrasi dapat membantu dalam update data juga,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa menyatakan, MPP Tuban merupakan MPP yang ke-51 di Indonesia dan ke-8 di Jawa Timur.
Selain mengucapkan selamat, Diah menyampaikan semangat serta sinergi yang tercipta antarlembaga melalui MPP sebagai pengejawantahan prinsip untuk menjadi pelayanan masyarakat.
“Selamat untuk Pemkab Tuban yang telah berhasil merealisasikan komitmen menyelesaikan MPP. Menghadirkan pelayanan prima untuk warga Kabupaten Tuban,” kata Diah.
Selain itu, MPP juga sebagai wujud pengajaran masyarakat perihal hak dan kewajibannya. Diharapkan, operasional di lapangan bisa berjalan efektif dan efisien. Serta diperlukan monitoring berkala dengan prinsip fokus pada penuntasan masalah.
“Jadi prinsipnya adalah orang datang ke sini bawa masalah, pulang harus selesai masalahnya,” tegas Diah.
Dengan seluruh proses birokrasi yang dipercepat, akan menjadi penentu situasi suatu negara untuk dapat bersaing dalam dunia investasi global. Lebih jauh, dengan kemudahan investasi, akan bisa memberikan dampak yang banyak bagi kehidupan masyarakat seperti dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Ia juga mengajak semua instansi baik vertikal maupun horizontal harus dapat berpartisipasi di dalamnya. “Integrasi pelayanan melalui MPP adalah niat baik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, semua pihak harus ikut berpartisipasi,” tutup Diah.
Setali tiga uang dengan Diah, Gubernur Jawa Timur Khofifah memberikan apresiasinya kepada Pemkab Tuban atas komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Selain itu, kolaborasi yang terjalin antara semua instansi telah melahirkan sebuah inovasi kemudahan layanan yang cepat dan murah untuk masyarakat.
“Kami akan terus tingkatkan pelayanan melalui munculnya MPP baru di kabupaten/kota lain di Jawa Timur,” jelasnya.
Khofifah berharap, seperti jargon Kemenpan-RB bangga melayani, ASN Tuban dapat menjadikannya sebagai jati diri dan mengamalkannya. “Terlebih di MPP ini, saya harap semua melayani dengan sepenuh hati,” ucapnya.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung perihal peningkatan SDM yang menjadi kebutuhan untuk penguatan sistem digitalisasi sistem di seluruh lini layanan dari Pemerintah. “Pak Camat dan Kepala OPD lainnya, harus mencari orang yang pinter IT agar semua bisa cepat diselesaikan,” tutup Khofifah. (Jion/red)
