Foto: ilustrasi (Dok.istimewa)
Bojonegoro — Proyek pembangunan jalan rigid beton program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Dayukidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan tajam. Alih-alih menunjukkan standar kerja yang profesional, pelaksanaan proyek justru terkesan amburadul dan jauh dari prinsip mutu konstruksi.
Pantauan di lapangan menunjukkan proses pengecoran lantai kerja dilakukan secara manual, tanpa menggunakan beton siap pakai dari batching plant. Praktik ini memunculkan pertanyaan serius soal kualitas material, ketepatan komposisi campuran, hingga daya tahan jalan yang dibangun dengan anggaran publik tersebut.
“Kalau cor manual seperti ini, siapa yang bisa menjamin mutunya? Ini jalan desa, tapi dananya besar. Jangan sampai baru beberapa bulan sudah retak,” ujar seorang warga Dayukidul, Sabtu (13/12/2025).
Ia mengaku kecewa dan menilai pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan harapan masyarakat terhadap program BKKD yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur desa.
Dalam praktik konstruksi rigid beton, penggunaan beton dari batching plant lazim dipilih untuk menjaga konsistensi mutu, mulai dari kadar semen, agregat, hingga air. Tanpa kontrol ketat, pengecoran manual berisiko menghasilkan beton dengan kekuatan tidak merata. Dampaknya bukan sekadar estetika, tetapi berpotensi menurunkan usia pakai jalan secara signifikan.
Ironisnya, proyek ini dibiayai dari dana publik yang semestinya dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Jika sejak tahap awal mutu sudah dikompromikan, maka patut dipertanyakan apakah pelaksanaan proyek benar-benar mengacu pada spesifikasi teknis yang tertuang dalam perencanaan.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Pelaksana (Timlak) maupun pemerintah desa setempat belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penggunaan metode pengecoran manual tersebut. Apakah ini pilihan teknis yang disengaja, atau sekadar jalan pintas demi menekan biaya, masih menjadi tanda tanya besar.
Kasus di Dayukidul kembali menegaskan lemahnya pengawasan proyek BKKD di tingkat desa. Tanpa kontrol ketat dari dinas terkait, program yang digadang-gadang untuk pemerataan pembangunan justru berisiko berubah menjadi proyek asal jadi—menyisakan jalan beton rapuh dan kekecewaan warga. (Tim)
