BOJONEGORO – Klarifikasi Kepala Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Wahyudi, soal proyek jalan makam justru memunculkan kontradiksi baru.
Dalam pernyataan resminya di beberapa portal berita, sebelumya ia menegaskan proyek jalan menuju makam desa di RT 8/RW 2 hanya bernilai Rp33.815.650 dari Dana Desa 2024 dan difokuskan pada pemadatan jalan.
Ia juga membantah kabar penggunaan material bekas bernilai Rp250 juta.
Namun bantahan itu berubah arah setelah muncul keterangan berbeda di forum internal desa.
Menurut informasi yang di terima awak media, dalam rapat forum desa yang dihadiri BPD dan perangkat, Wahyudi menyebut anggaran awal sekitar Rp247 juta yang “dibulatkan Rp250 juta” untuk paket pekerjaan jalan makam, termasuk paving, TPT, dan PJL.
Perbedaan itu bukan sekadar selisih angka, melainkan jenis kegiatan: satu disebut pemadatan, satu lagi paket konstruksi lengkap.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan dasar: mengapa satu proyek memiliki dua penjelasan berbeda.
Pertanyaan berikutnya menyasar administrasi keuangan desa.
Apakah nilai yang tercatat di Siskeudes sebesar Rp33 juta atau Rp250 juta?
Dan bagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) atas kegiatan tersebut apakah memeriksa satu kegiatan atau paket pekerjaan?
Pakar hukum dan kebijakan publik menilai inkonsistensi tersebut bermasalah secara akuntabilitas.
“Jika ke publik Rp33 juta tapi di forum resmi Rp250 juta, itu bukan miskomunikasi. Itu inkonsistensi informasi keuangan pemerintah,” ujarnya. Jum’at (13/2/2026).
Menurutnya, setiap pekerjaan desa memiliki kode kegiatan dan dokumen anggaran tunggal. Dua versi keterangan membuka ruang pemeriksaan, terutama pada kesesuaian data Siskeudes dan hasil monev.
Kasus ini kini bukan lagi soal paving bekas, melainkan kejelasan struktur anggaran. Sebab dalam pengelolaan dana publik, perbedaan cerita sering lebih serius daripada perbedaan nilai.(Tim).
