Padang Aro, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan Audit kinerja pelaksanaan vaksin, Dalam melaksanakan tugas pengawasannya,
Dalam hal ini, audit kinerja dilaksanakan terhadap Dinas Kesehatan Solok Selatan sebagai pelaksana vaksin.
Setelah satu minggu tim BPK RI turun langsung ke lapangan, tim yang diketuai Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sumatera Barat Yusnadewi memberikan beberapa catatan, antara lain sebagai berikut.
Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, Akmal Hamdi melaporkan, Di kawasan Sumatera Barat, BPK mengambil 2 Kabupaten/ kota sebagai sampel pemeriksaan kinerja. Yaitu Kota Padang, dan Kabupaten Solok Selatan.
Bahwa pencapaian sasaran vaksin sudah baik namun perlu peningkatan. Seperti integrasi antara data penduduk yang divaksin dengan data di aplikasi pedulilindungi.
Selain itu, alur pendaftaran saat vaksin, supaya diberikan penunjuk arah supaya memudahkan masyarakat agar lebih tertib saat vaksin.
Kalan BPK RI Yusna Dewi juga memberikan catatan terkait anggaran, yang merupakan tugas pengawasan BPK RI.
“Antara lain tentang pemberian insentif untuk tenaga kesehatan, juga dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran supaya dilakukan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah nantinya di akhir tahun anggaran 2021” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Khairunas saat menerima kunjungan BPK RI di Ruang Kerja Bupati pada Senin, 01/11 menyampaikan bahwa Pemkab Solok Selatan akan terus berupaya memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi, salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Supaya kesadaran masyarakat untuk vaksin terus meningkat, bahwa vaksin sudah menjadi kebutuhan,” tegas Bupati.
Sebelumnya, BPK RI sudah melaksanakan pengawasan kinerja Pemkab dalam hal ini Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan vaksinasi. Sudah satu bulan, dilakukan pemeriksaan kinerja secara virtual. Hingga kini, audit dilakukan secara langsung ke lapangan selama seminggu yang sudah berjalan, hingga seminggu ke depan,
Hal tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan vaksin di daerah, dalam bentuk audit kinerja. ( HY )
