TUBAN – Proyek pembangunan jembatan Margorejo – Selogabus di Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Tuban 2024, tengah menjadi sorotan tajam publik.
Proyek infrastruktur yang seharusnya meningkatkan konektivitas dan mendukung pembangunan daerah ini malah diduga dikerjakan dengan cara yang jauh dari standar profesionalisme.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan selama sepekan terakhir, sejumlah kejanggalan terlihat jelas dalam pelaksanaan pembangunan jembatan yang kini menjadi bahan perbincangan hangat warga setempat.
Selain abainya pihak rekanan terhadap standar keselamatan kerja (K3) yang jelas-jelas menjadi kewajiban, papan informasi pekerjaan (KIP) yang seharusnya terpasang untuk transparansi anggaran dan identitas pelaksana pun tampak tidak ada.
Lebih memprihatinkan lagi, dari segi kualitas teknis, pembangunan jembatan ini menggunakan mesin molen kecil untuk proses pengecoran. Mesin tersebut jauh dari kapasitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas beton yang sesuai dengan standar, tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas jembatan yang akan dihasilkan nanti.
Sementara itu, Tatik, yang disebut-sebut sebagai pemborong (rekanan pelaksana) pekerjaan tersebut, saat dikonfirmasi mengenai metode pengecoran yang digunakan, memberikan penjelasan yang mengundang kontroversi. Tatik menyatakan, “Molen dipakai rabatan pak mutu K125. Untuk cornya pakai ready mix, kualitas K125 di analisis malah gak pakai molen,” ujarnya. (15/11/2024).
Lebih lanjut, Tatik menambahkan, “Kalau gak ngerti temui pengawasnya aja biar dijelaskan. Iya, kalau cuma rabatan kan gak ada besinya. Kalau ada besinya, cor beton pakai ready mix,” pungkasnya.
Namun, penjelasan tersebut tidak serta-merta meredakan kekhawatiran warga. Pasalnya, meskipun ada klaim mengenai standar mutu yang digunakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peralatan yang digunakan, seperti mesin molen kecil, jauh dari ideal untuk memastikan hasil pengecoran yang maksimal.
Kekhawatiran warga semakin diperparah oleh kenyataan bahwa pengawasan terhadap proyek ini tampaknya minim. Selain tidak adanya papan informasi pekerjaan (KIP), yang seharusnya mencantumkan informasi penting seperti anggaran, pelaksana, dan pengawas proyek, informasi terkait siapa yang bertanggung jawab sebagai kontraktor dan konsultan pengawas pun sulit untuk didapatkan.
Bila benar dugaan ini, maka proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat malah bisa berujung pada pemborosan anggaran dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang, baik dari sisi kualitas infrastruktur yang dibangun maupun kredibilitas pengelolaan anggaran publik.
Proyek pembangunan jembatan Margorejo – Selogabus ini patut menjadi perhatian serius bagi instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. (Tim)
