Foto : Proyek TPT di Desa Sumberwangi-Kanor.
BOJONEGORO – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di ruas jalan poros Talun – Sumberwangi, tepatnya di depan SMKN 1 Kanor, Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, diduga mangkrak. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan telah berhenti lebih dari dua bulan, menyisakan galian terbuka dan tumpukan tanah limbah yang meluber ke badan jalan.
Lebih parah lagi, proyek ini tidak dilengkapi papan informasi, yang seharusnya menjadi hak publik untuk mengetahui identitas kontraktor pelaksana, sumber anggaran, nilai proyek, hingga waktu pelaksanaan.
“Dulu sempat ada beberapa orang kerja di sini, tapi sudah beberapa bulan ini tidak ada lagi yang datang,” ujar salah satu warga sekitar yang enggan disebut namanya, Selasa (9/9/2025).
Ia menambahkan bahwa tumpukan tanah galian yang dibiarkan memakan sebagian badan jalan sangat mengganggu pengguna jalan. “Harusnya dibersihkan segera. Ini bahaya, apalagi pas hujan, bisa licin dan menghambat lalu lintas,” lanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pihak yang bisa dimintai keterangan. Rekanan atau pelaksana proyek tidak tampak di lokasi, sementara dinas terkait di lingkungan Pemkab Bojonegoro juga belum memberikan tanggapan resmi.
Ketiadaan papan informasi proyek menjadi sorotan utama. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan revisinya, setiap pekerjaan yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan informasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Ketika proyek fisik publik tidak menampilkan identitas jelas pelaksana dan pengawasnya, patut diduga adanya pelanggaran administratif, bahkan tidak menutup kemungkinan indikasi penyimpangan anggaran.
Beberapa aktivis anti-korupsi di Bojonegoro juga mulai menyoroti proyek ini. Mereka mendesak Inspektorat dan DPRD Bojonegoro untuk segera turun tangan.
“Kami mendesak agar proyek ini diaudit. Jangan sampai uang rakyat disia-siakan dengan pekerjaan mangkrak tanpa pengawasan,” kata seorang aktivis yang meminta agar identitasnya dirahasiakan untuk sementara.
Warga berharap agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya dinas teknis terkait, segera memberikan klarifikasi dan menindaklanjuti keterlambatan pekerjaan ini, serta menegakkan aturan transparansi. (Tim)
