BOJONEGORO – Rencana PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) untuk menghadirkan band Ungu dalam rangka HUT ke-30, menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kritik dari berbagai kalangan.
Meskipun pihak BPR menyatakan acara bertujuan memberikan dampak ekonomi bagi daerah, namun sejumlah poin justru menjadi sorotan terkait efektivitas manfaat atau multiplayer effect yang akan diperoleh nantinya. Bahkan, event tersebut dikatakan tak lebih hanya sekedar uforia.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketidakjelasan terkait anggaran yang dikeluarkan untuk acara ini. Meskipun pihak BPR Bojonegoro dalam konferensi pers menyatakan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya menggunakan anggaran internal dan pendanaan didukung oleh sponsorship, namun tidak terdapat data rinci mengenai besarnya biaya yang terlibat. Pertanyaan mengenai berapa biaya kerjasama dengan Event Organizer (EO) juga tidak mendapatkan jawaban.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat potensi penggunaan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk fungsi inti BPR sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam mempermudah akses permodalan bagi UMKM. Beberapa pengamat ekonomi daerah menyampaikan kekhawatiran bahwa tanpa transparansi yang memadai, masyarakat berhak mengkritik apakah dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat yang sebanding.
Pihak BPR menyatakan bahwa acara ini akan memberikan efek berganda bagi UMKM melalui penyediaan area bazar, serta meningkatkan pendapatan di sektor kuliner, transportasi, dan perhotelan. Namun, klaim ini masih perlu dipertanyakan mengingat skala acara yang hanya berlangsung satu malam.
Tidak ada data atau studi pendahuluan yang menunjukkan berapa banyak UMKM yang akan benar-benar mendapatkan manfaat signifikan, maupun berapa besar potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dicapai. Selain itu, belum ada komitmen konkret mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menjadikan dampak ekonomi tersebut berkelanjutan.
Meskipun BPR menegaskan bukan sebagai penyelenggara utama dan hanya berperan sebagai mitra strategis, kenyataan bahwa perusahaan menjadi pihak yang mendapatkan branding dari acara ini menimbulkan pertanyaan mengenai esensi kerja sama. Belum jelas siapa yang awalnya mengusulkan acara ini dan apa saja keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak, termasuk EO dan pihak lain yang terlibat.
Beberapa kalangan berpendapat bahwa posisi BPR sebagai lembaga keuangan daerah seharusnya lebih fokus pada program-program yang secara langsung meningkatkan kapasitas UMKM, bukan hanya melalui acara yang lebih condong ke arah hiburan dan branding perusahaan.
Kehadiran anggota DPRD Bojonegoro dalam konferensi pers juga menjadi sorotan. Meskipun pihaknya menyatakan sebagai pendukung kegiatan, tetapi belum ada penjelasan rinci mengenai peran khusus yang akan dilakukan untuk memastikan acara tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui apakah kehadiran mereka hanya sebatas simbolis atau ada mekanisme pengawasan yang konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan acara.
Rangkaian kegiatan sosial yang akan digelar sebagai bagian dari acara, seperti santunan dan kerja bakti, dinilai sebagai langkah positif. Namun, banyak yang berharap bahwa fokus utama BPR dapat lebih terarah pada program-program jangka panjang yang memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi UMKM dan masyarakat Bojonegoro secara keseluruhan.
Sementara, hingga berita ini ditayangkan, Direktur Utama PT BPR Bojonegoro, Sutarmini belum bersedia memberikan klarifikasi atas konfirmasi yang dilayangkan awak media melalui pesan WhatsApp, Senin (30/3/2026).
Di sisi lain, isu yang juga sempat mewarnai kontroversi rencana konser Band Ungu yang digagas BPR ini adalah desas desus pembahasan anggaran miliaran rupiah, namun pemberitaan tersebut secara tiba-tiba dihapus (takedown). (Red).
