BOJONEGORO – Persoalan dampak lingkungan berupa bau dari gudang pengolahan tembakau di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro kembali mencuat.
Bahkan, situasi yang disebut-sebut gegara keluhan warga ini juga menggerakkan Komisi DPRD Bojonegoro yang membidangi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (2/6/2025).
Namun, aksi sidak tersebut tak sepenuhnya mendapat respon positif, bahkan beberapa kalangan justru menilai hal itu sebagai tindakan tebang pilih yang disinyalir ditunggangi oleh kepentingan tertentu dan faktor persaingan bisnis.
Berkaitan hal diatas, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro’atin saat dikonfirmasi awak media, pihaknya menampik tudingan tebang pilih karena dasar mereka (DPRD.red) untuk melangkah adalah aduan masyarakat.
“Kalau tidak ada aduan, ya kami tidak mungkin bisa melangkah atu bertindak,” ujarnya melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (4/6/2025).
Sementara itu, Galih salah satu pegiat sosial asal Bojonegoro turut angkat bicara, ia mengatakan jika langkah cepat yang diambil para wakil rakyat itu sudah benar, namun dinilai masih kurang tepat.
“Seharusnya kemarin setelah sidak, DPRD mengetahui persoalan utamanya, yang juga berpotensi terjadi di tempat lainnya. Lantas mengapa harus menunggu aduan.? biasanya aduan itu muncul setelah ada kejadian, artinya apakah harus menunggu ada korban AMDAL dulu baru melangkah,” ucapnya kepada wartawan.
Publik berharap DPRD Bojonegoro bisa tanggap dan responsif terhadap kondisi yang terjadi saat ini tanpa harus menunggu aduan terlebih dahulu.
Di sisi lain, sorotan publik saat ini ditengarai mengarah ke pabrik pengolahan tembakau yang dikelola oleh Koperasi Kareb Bojonegoro, tepatnya di wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak Redriying belum dapat terkonfirmasi. (TIM/RED)
