Bojonegoro – Proyek perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) Bengawan Solo yang terletak di Kecamatan Baureno, Bojonegoro, kembali mencuri perhatian publik. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) melalui Kepala Bidang (Kabid) Iwan Kristian telah berulang kali menyatakan di berbagai media bahwa rekanan akan segera melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut, kenyataannya kondisi di lapangan jauh dari harapan.
Investigasi yang dilakukan oleh tim media ini mengungkapkan bahwa di lokasi kerusakan, sejumlah kawat terlihat ditumpuk tanpa ada penanganan yang jelas.
“Belum ada tindakan nyata dari pihak terkait,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Warga setempat juga mengungkapkan bahwa meskipun Dinas PU SDA mengklaim telah menyiapkan alat berat, kondisi di lapangan tetap tidak berubah. Dua unit alat berat memang terlihat di lokasi, namun hingga kini belum ada perbaikan yang signifikan.
“Infonya, alat berat kren memang akan di datngkan, namun masih ada pembicaraan antara pihak terkait dan warga. Sawah yang terdampak masih ada padi yang belum dipanen,” ujar warga lainnya.
Namun, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen dan keseriusan Dinas PU SDA dalam menangani masalah ini.
Kerusakan TPT yang ambrol tersebut seakan menjadi bukti kelalaian dan ketidakmampuan dalam mengantisipasi dampak dari kerusakan yang terjadi. Masyarakat pun mulai mempertanyakan kualitas pekerjaan yang dilakukan pada proyek tersebut.
Sejumlah pihak menduga bahwa struktur TPT menggunakan beton dengan paku bumi, namun tanpa penambahan besi pengikat yang seharusnya memperkuat konstruksi. Akibatnya, bagian-bagian TPT yang tergerus air menjadi mudah terlepas, menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan ambrol secara masif.
Proyek yang dikelola oleh Dinas PU SDA ini bukan hanya bermasalah dalam hal pengawasan, tetapi juga dari segi kualitas konstruksi yang sangat meragukan. Kerusakan yang terjadi mengancam tidak hanya stabilitas bangunan, tetapi juga keselamatan warga sekitar. Ini memunculkan kekhawatiran serius tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pengawasan kualitas pekerjaan yang dilakukan.
Dengan penundaan perbaikan yang tidak jelas waktunya, semakin banyak pihak yang khawatir bahwa kerusakan lebih lanjut akan terjadi, yang pada gilirannya bisa membahayakan warga sekitar. Warga berharap agar Dinas PU SDA segera memberikan jawaban konkret mengenai perbaikan ini. Jangan biarkan janji-janji kosong terus berlanjut tanpa ada tindak lanjut yang jelas.
Dinas PU SDA diharapkan untuk segera bertindak, memastikan bahwa kualitas pekerjaan ditingkatkan, serta memastikan adanya pengawasan yang lebih ketat dalam proyek-proyek serupa di masa mendatang demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. (**)
