RUBLIKANESIA.COM, BOJONEGORO – Penjabat (PJ) Bupati Bojonegoro kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024.
Dalam apel pagi yang digelar pada 18 September, beliau menyampaikan beberapa arahan penting yang ditujukan untuk menjaga integritas pemilukada.
Pertama, PJ Bupati menegaskan bahwa netralitas adalah harga mati bagi seluruh ASN dan Non-ASN. Tak boleh ada yang berpihak pada pasangan calon manapun, apalagi memanfaatkan jabatan atau pengaruh untuk menguntungkan pihak tertentu.
“ASN dan Non-ASN harus berdiri di atas semua golongan, tanpa kecuali,” ujarnya dengan tegas.
Kedua, penggunaan media sosial menjadi sorotan. ASN dan Non-ASN diminta lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital.
“Kita tidak boleh bermain api di media sosial. Jangan pernah mendukung calon tertentu, apalagi menyebarkan kebencian dan hoaks. Ini adalah soal etika dan tanggung jawab,” tandas PJ Bupati.
Arahan ini diperkuat dengan instruksi kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggelar sosialisasi terkait netralitas ASN dan Non-ASN. Sosialisasi tersebut diwajibkan disertai dokumentasi foto dan ikrar netralitas yang diucapkan oleh seluruh pegawai.
“Kita butuh bukti konkret, bukan sekadar wacana. Netralitas harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya lagi.
Selain itu, pengawasan internal di setiap OPD juga menjadi poin krusial dalam memastikan seluruh pegawai mematuhi aturan ini. PJ Bupati menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi mereka yang melanggar prinsip netralitas. Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN, Non-ASN, dan Kepala Desa akan memantau ketat situasi di lapangan.
Arahan tegas ini diharapkan dapat menjadi penegasan sekaligus pengingat bagi ASN dan Non-ASN di Bojonegoro untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis, guna menjaga kualitas pemilukada yang jujur dan adil.
Pemilukada adalah momentum penting, dan netralitas ASN serta Non-ASN adalah benteng terakhir yang harus dijaga. Tidak ada ruang bagi intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Bojonegoro memerlukan ASN dan Non-ASN yang berani menjaga integritas, demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadilan. (Red)
