Bojonegoro – Proyek pembangunan jalan aspal dari program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 di Desa Margoagung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan. Pekerjaan yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur desa itu diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis.
Pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan jalan belum sepenuhnya rampung. Namun pada sejumlah titik sudah terlihat kejanggalan. Permukaan aspal tampak tipis dan material yang kurang bagus.
Hasil pengukuran di lapangan bahkan menunjukkan ketebalan aspal hanya sekitar 3 sentimeter. Angka tersebut dinilai jauh di bawah standar umum konstruksi jalan aspal yang lazimnya berada pada kisaran 5 hingga 10 sentimeter, tergantung kelas jalan dan beban lalu lintas.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa mutu material maupun komposisi campuran aspal tidak sesuai dengan rencana teknis pekerjaan. Jika benar demikian, daya tahan jalan terhadap beban kendaraan berat berpotensi rendah dan rawan mengalami kerusakan dini.
Sejumlah warga mengaku kecewa dengan kualitas pekerjaan tersebut. Mereka menilai proyek yang menggunakan anggaran publik semestinya dikerjakan dengan mutu yang baik.
“Kalau memang ini dibiayai dari uang negara, seharusnya dikerjakan sesuai standar. Jalan ini sangat penting untuk aktivitas warga, apalagi untuk mengangkut hasil pertanian. Kalau aspalnya tipis, pasti cepat rusak,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan. (5/3/2026).
Warga juga berharap ada pemeriksaan dari instansi terkait agar kualitas pekerjaan benar-benar sesuai dengan perencanaan.
Sorotan kini mengarah pada pihak pelaksana proyek (Timlak) serta Pemdes yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan. Transparansi terkait spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga uji mutu material dinilai penting untuk mencegah dugaan penyimpangan anggaran.
Pengamat kebijakan publik menilai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dalam proyek infrastruktur desa perlu segera ditindaklanjuti melalui audit teknis.
“Jika benar ketebalan hanya sekitar 3 sentimeter, tentu ini harus diuji secara teknis. Proyek yang dibiayai anggaran pemerintah wajib memenuhi standar kualitas. Audit teknis penting untuk memastikan apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi atau tidak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar penggunaan anggaran publik tetap akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun pemerintah desa setempat belum memberikan keterangan resmi terkait pekerjaan jalan tersebut.
Masyarakat berharap aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga penegak hukum turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi atau potensi kerugian negara, maka penindakan tegas dinilai perlu dilakukan. (TIM)
