Dugaan Monopoli Proyek 2025 di Dinas PU SDA Bojonegoro: Sikap Bungkam Kepala Dinas Picu Tanda Tanya Publik

file_0000000049d87206ba7e08c25c78d48b.jpg

BOJONEGORO – Dugaan penguasaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 oleh kalangan internal Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro masih menjadi perbincangan publik.

Sorotan tajam mengarah pada periode ketika Bidang Air Baku dan Irigasi dikelapai oleh Bungku Susilowati, dimana sejumlah paket pekerjaan strategis diduga didominasi oleh kontraktor-kontraktor tertentu yang memiliki kedekatan struktural dengan pejabat teknis.

Terlebih sikap diam Kepala Dinas PU SDA, Retno Wulandari saat dikonfirmasi awak media mengenai dugaan tersebut kian memperuncing asumsi negatif publik. Sikap bungkam ini, alih-alih meredam spekulasi, justru menjadi katalisator bagi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang integritas proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Program dan anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini seharusnya dikelola dengan prinsip transparansi, kompetisi sehat, dan akuntabilitas tertinggi. Namun, indikasi monopoli atau pengaturan pemenang tender oleh “orang dalam” berpotensi mendistorsi mekanisme pasar, menurunkan kualitas output fisik, dan merugikan keuangan daerah.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keheningan pejabat di tengah gencarnya sorotan masyarakat adalah bentuk kegagalan komunikasi publik yang serius.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap dugaan penyimpangan harus direspons dengan keterbukaan data, bukan pengabaian. Hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang mereka dibelanjakan tidak boleh dikompromikan oleh alasan administratif atau kenyamanan birokrasi.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi substantif maupun langkah investigasi internal yang diumumkan secara terbuka oleh Dinas PU SDA Bojonegoro.

Publik menunggu bukti konkret bahwa dugaan ini akan ditindaklanjuti secara profesional, independen, dan bebas dari kepentingan golongan. Tanpa respons yang jujur dan terukur, kepercayaan terhadap kapasitas institusi dalam mengelola infrastruktur strategis akan terus terkikis, meninggalkan warisan keraguan yang jauh lebih mahal daripada nilai proyek itu sendiri. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

scroll to top